Profil BPS

PROFIL KELEMBAGAAN

BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN

OGAN KOMERING ILIR

PROFIL KELEMBAGAAN

1. Sistem Perstatistikan Nasional

Sistem perencanaan pembangunan nasional berbasis data dan informasi yang tertuang pada pasal 31 UU No. 25 Tahun 2004 tentang RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), secara khusus menyebutkan bahwa untuk merencanakan pembangunan diperlukan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang dapat dipakai oleh lembaga untuk maksud tersebut berasal dari berbagai sumber, di antaranya lembaga yang bersangkutan sendiri, BPS, dan lembaga lain. Semua sumber tersebut tercakup dalam Sistem Statistik Nasional (SSN).

Sistem Statistik Nasional (SSN), menurut UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, terdiri dari tiga unsur yaitu pertama, statistik dasar yang dihasilkan oleh BPS, kedua, statistik sektoral yang umumnya merupakan hasil catatan administrasi dari institusi pemerintah, dan yang ketiga, statistik khusus yang dihasilkan oleh masyarakat. Selain itu disebutkan pula bahwa meta data ketiga unsur statistik yang disediakan untuk kepentingan masyarakat dihimpun di BPS dan dikemas dalam sistem informasi rujukan statistik (SiRusa) (website : www. bps.go.id).

1. Visi dan Misi BPS

1. Visi

BPS penyedia statistik berkualitas.

2. Misi

a. Menyediakan informasi statistik yang berkualitas lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan

b. Meningkatkan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik dalam kerangka SSN yang andal, efektif, dan efisien; dan

c. Meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan BPS

1. Kedudukan

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPS dipimpin oleh seorang Kepala. Secara tegas di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 bahwa di tingkat propinsi kedudukan BPS disebut BPS Propinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut BPS Kabupaten/Kota.

2. Tugas

Badan Pusat Statistik berkewajiban melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, BPS meneyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik;

2. Penyelenggaraan statistik dasar;

3. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas BPS;

4. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang kegiatan statistik;

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan adminsitrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

4. Kewenangan

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;

4. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional; dan

5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik,

- penyusunan pedoman penyelenggraan survei statistik sektoral.

1. Sasaran Pembangunan Statistik

1. Meningkatnya daya guna statistik;

2. semakin terpenuhinya kebutuhan statistik wilayah kecil dan spesifik daerah;

3. Meningkatnya fungsi SSN (Sistem Statistik Nasional);

4. Semakin memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia; dan

5. Terwujudnya good governance.

E. BPS Kabupaten

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai instansi vertikal, BPS mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kabupaten/kota. Perwakilan BPS di daerah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan sensus dan survei di wilayahnya serta bertugas membantu Pemerintah Daerah setempat dalam penyediaan data yang diperlukan.

BPS Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala BPS kabupaten yang membawahi 6 seksi/subbagian yaitu: Subbagian Tata Usaha, Seksi Statistik Sosial, Seksi Statistik Produksi, Seksi Statistik Distribusi, Seksi Neraca Wilayah dan Analisis statistik, dan Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik.

Untuk mendukung tugas dan fungsi pokok BPS dalam melakukan kegiatan statistik mulai dari pengumpulan data di setiap wilayah sampai dengan penyebarluasan hasilnya, BPS memiliki staf pada tingkat kecamatan, yaitu Koordinator Statistik Kecamatan (KSK, dahulu disebut mantri statistik).

Setiap kecamatan idealnya diisi oleh satu staf KSK. Namun karena terbatasnya sumber daya manusia, masih ada beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten OKI yang belum ada KSK-nya sehingga masih dirangkap oleh staf dari kantor BPS Kabupaten OKI.

KEGIATAN BPS KABUPATEN OKI TAHUN 2009-2010

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS Kabupaten OKI berusaha memenuhi kebutuhan data yang diperlukan oleh pemerintah baik di bidang ekonomi maupun sosial, seperti : pertanian, pertambangan, industri, komunikasi, perdagangan, kependudukan, ketenagakerjaan, keuangan, pendapatan nasional, dan pendidikan.

A. Pengumpulan Data

Rangkaian kegiatan statistik didahului dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Sensus

Merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik pokok dari populasi tersebut, di seluruh wilayah pada saat tertentu. Sensus dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam sepuluh tahun oleh BPS yang meliputi :

a. Sensus Penduduk, dilaksanakan pada tahun berakhiran angka 0 (nol)

b. Sensus Pertanian, dilaksanakan pada tahun berakhiran angka 3 (tiga)

c. Sensus Ekonomi, dilaksanakan pada tahun berakhiran angka 6 (enam)

2. Survey

Survey adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik suatu obyek pada saat tertentu. Berbagai jenis survei dilaksanakan secara berkala dengan kurun waktu beberapa tahun, tahunan atau kurang dari setahun, tergantung kebutuhan data tersebut.

3. Studi Khusus

Studi Khusus dilaksanakan guna mempelajari berbagai aspek kegiatan statistik untuk memberi masukan bagi pengumpulan data statistik yang baru atau penyempurnaan metode yang sudah ada sebelum diimplementasikan secara nasional.

4. Kompilasi Produk Administrasi

Merupakan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat. Contohnya data tentang iklim, luas panen, penyakit dan lain-lain.