Saturday, 23 March 2019

Pertama di Sumsel , Raperbup Kerjasama Publik Akomodir Standarisasi Perusahaan Pers

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan H Oktaf Riady SH dihadapan ratusan wartawan dan perwakilan perusahaan media Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), mengajak insan pers untuk lebih serius menjalankan profesi. Dirinya juga mengajak pemilik perusahaan media untuk lebih profesional menjaring wartawan dalam mengelola media.

Himbauan ini disampaikannya dalam acara dalam acara Publik Hearing Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar dan Mekanisme Kerjasama Publikasi Media Massa antara Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) OKI dengan wartawan dan pemilik media di Komplek perkantoran Pemkab OKI Kota Kayuagung, Kamis (13/12/2018) kemarin.

Salah satu upaya agar kita serius dalam mengelola media massa, agar kita berbenah melengkapi administrasi dan meningkatkan performa media yang kita kelola. Kami sangat apresiasi karena ini pertama di Sumsel," ujar Oktaf yang juga menganjurkan untuk ikut ujian kompetensi wartawan (UKW).

Kepala Diskominfo Dwi M Zulkarnain menjelaskan lebih rinci mengenai Rancangan Perbup ini terkait perubahan Nomenklatur tahun 2019 mendatang. Menurutnya dalam draf Perbup yang memuat 21 pasal mengatur mekanisme dan standar kerjasama publikasi.

"Salah satu perubahan dari nomenklatur yakni kerjasama media yang sebelumnya merupakan wewenang Bagian Humas, selanjutnya dialihkan ke Diskominfo," jelas Dwi pada hari ini pengajuan kerjasama harus disampaikan oleh pihak pimpinan media.

Dikatakan dia, tertib administrasi dalam pengelolaan kerjasama kemitraan publikasi ini hanya menambahkan sejumlah aturan baru.

"Pada prinsipnya secara keseluruhan masih menerapkan sistem yang telah ada di Subag Humas, jika ada penambahan, tidak lebih sebagai upaya tertib administrasi saja," terangnya.

Kasubag Humas Media dan Komunikasi Publik Adiyanto SPd mengungkapkan, sebelum Perbup disahkan, pihaknya memandang perlunya mendengar masukan dan saran dari awak media.

"Untuk permintaan pemaparan Perbup sengaja belum di undang. Kami menilai sebelum disahkan, terlebih dulu mendengar langsung saran dari awak media," ucap Adiyanto dihadapan 115 perwakilan pimpinan media yang hadir berdasarkan absen.

Diterangkan Adiyanto, tahapan kerjasama kemitraan publikasi yang tertuang dalam Perbup yakni, Pembukaan Penawaran, Verifikasi Administrasi dan Faktual, Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama, Negosiasi Harga, Media Order dan Pertangungjawaban.

“Verifikasi Administrasi berpedoman pada Undang-undang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers, lalu Verifikasi Faktual berupa penilaian terhadap Blanko Daftar Isian (Angket) untuk perusahaan media saat pengajuan penawaran kerjasama," terangnya.

Dilanjutkan Adiyanto, tahapan berikutnya Kategori media berdasarkan hasil verifikasi yang akan dibagi dalam sejumlah tingkatan (Tier) kelengkapan administrasi dan peforma media massa. "Pembagian tingakatan ini mengacu pada indikator tertentu, misalnya, media cetak dengan satuan oplah, lalu media online dengan jumlah pengunjung (Viewer) dan luasan jangkau siar untuk media elektronik," jelas Adiyanto.

Dari hasil ferivikasi menurut Adiyanto akan ada kategorisasi media berdasarkan tingkatan (tier) kelengkapan administrasi dan performa media massa seperi jumlah oplah untuk media cetak, jumlah pengunjung (viewers) media online, jangkauan siar (media elektronik).

Adi mengaku, dalam proses verifikasi yang dilakukan, pihaknya melibatkan tenaga ahli media untuk memberikan penilaian secara objektif . "Sehingga hasil akhir penilaian diharapkan akan berjalan adil dan objektif," ungkap Adiyanto.

Sedangkan tahun depan, peraturan baru yang akan diterapkan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemrintah (LKPP) nomor 17 tahun 2018.

"Kedua instrumen peraturan ini juga memuat keharusan dalam belanja pemerintah baik pengadaan langsung/tidak langsung terdaftar, baik perusahaan maupun swakelola untuk memiliki Akun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)," katanya.

Adi juga menambahkan adanya aturan baru terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu Pepres Nomor 16 Tahun 18 dan Peraturan yang mengharuskan setiap belanja pemerintah baik pengadaan langsung, tidak langsung maupun swakelola harus melalui “Perubahan terbaru juga dari Perpres tentang pengadaan barang dan jasa yang mengamanatkan belanja pemerintah secara transaksional dan online yang masuk dalam Belanja Publikasi diselenggarakan melalui LPSE," terangnya.

Masih kata Adiyanto, peraturan dan nomenklatur baru dalam Perbup tidak lebih sebagai kepastian dan kedudukan hukum dalam tertib administrasi kerjasama publikasi antara Pemerintah dan Perusahaan Pers.

"Tidak benar kalau ada anggapan dengan adanya Perbup ini, Pemkab OKI bermaksud membatasi kerjasama media, apalagi jika dikatakan hendak intervensi rekan-rekan wartawan," tegas Adiyanto.
 "Pihak penyedia lebih baiknya diberikan sosialisasi yang di fasilitasi oleh pihak terkait. Hal ini untuk menghindari perbedaan pandangan terhadap Perbup ini sendiri," jelasnya.

Disamping itu, dirinya juga menjelaskan, tidak satu pun pasal dalam Perbup yang mengatur intern kalangan Pers. Meskipun nantinya menjadi poin tersendiri dalam penilaian bobot perusahaan, tetapi persoalan kompetensi wartawan dikembalikan pada masing-masing perusahaan.

"Persoalan wartawan atau Pimrednya belum bersertifikasi tidak diatur dalam Perbup. Pemkab tidak sejauh itu untuk masuk ranah perusahaan pers. Namun tentunya akan menjadi bobot nilai perusahaan tersendiri," tandasnya.

Menghindari perbedaan pemahaman mengenai Perbup ini sendiri, Adiyanto menghimbau agar Diskominfo maupun layanan Pengadaan melakukan sosialisasi ke penyedia (Perusahaan Pers) "Pihak penyedia lebih baiknya diberikan sosialisasi yang di fasilitasi oleh pihak terkait. Hal ini untuk menghindari perbedaan pandangan terhadap Perbup ini sendiri," jelasnya.

Disamping itu, dirinya juga menjelaskan, tidak satu pun pasal dalam Perbup yang mengatur intern kalangan Pers. Meskipun nantinya menjadi poin tersendiri dalam penilaian bobot perusahaan, tetapi persoalan kompetensi wartawan dikembalikan pada masing-masing perusahaan.

"Persoalan wartawan atau Pimrednya belum bersertifikasi tidak diatur dalam Perbup. Pemkab tidak sejauh itu untuk masuk ranah perusahaan pers. Namun tentunya akan menjadi bobot nilai perusahaan tersendiri," tandasnya.

 

Sumber: http://palembang.tribunnews.com/2018/12/15/pertama-di-sumsel-raperbup-kerjasama-publik-akomodir-standarisasi-perusahaan-pers?page=3

About Author