Tuesday, 22 January 2019
kaboki

kaboki

Visi dan arah kebijakan pembangunan Ogan Komering Ilir lima tahun kedepan mengedepankan pembangunan inklusif yang mempertimbangkan aspek ekologis atau infrastruktur hijau (Green Growth Development).

“Misi ke lima kami adalah Mewujudkan Penataan Ruang Yang Ramah Lingkungan. Dengan mengintegrasikan program-program pembangunan daerah dalam struktur ruang dan pola ruang, sehingga terkendalinya daya tampung dan daya dukung terhadap lingkungan hidup” Ungkap Bupati OKI, Iskandar, SE saat memaparkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir masa Jabatan 2019-2024 di ruang rapat paripurna DPRD OKI, Kamis, (17/1/18).

Misi ke lima pasangan Iskandar-Shodiq terkait penerapan skema investasi hijau sebagai dasar kebijakan dalam mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pengembangannya tidak tumpang tindih kepemilikan lahan masyarakat.

“Dalam penetapan kawasan pertumbuhan ekonomi baru melalui pengkajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan bentang alam, daya dukung dan daya tampung sumber daya alam serta wilayah yang dilindungi oleh masyarakat.”

Iskandar meyakini kekayaan sumber daya alam adalah sebuah berkah namun jika tidak dikelola dengan baik justru sebaliknya jadi malapetaka. Misi Bupati dan Wakil Bupati OKI ini, juga ingin mengembangkan sumber daya alam dengan komoditi unggulan.

Iskandar juga memastikan dalam penyusunan RPJMD 2019-2024 dalam rangka mewujudkan visi misi bupati, wakil bupati didesain ke pembangunan yang berwawasan lingkungan.

“Ini tidak berarti tidak ada aktivitas pembangunan, tetapi tetap mempertimbangkan daya dukung, daya tampung, dan paling penting adalah melibatkan partisipasi masyarakat,” katanya.

Program prioritas selanjutnya dan menjadi dasar utama bagi masyrakat OKI ke depan, yaitu upaya kesiasiagaan pemerintah dan masyarakat (mitigasi) terhadap bencana alam. Mengingat wilayah OKI yang rentan terhadap ancaman bencana alam kebakaran hutan, lahan dan kebun serta bencana banjir dan kekeringan.

 

Sumber: http://kayuagungradio.com/membangun-oki-berbasis-ekologi-dan-infrastruktur-hijau/

TERBARU

Berikut pengumuman hasil akhir seleksi CPNS di pemerintahan Kabupaten OKI Tahun 2018. Silahkan download file dibawah ini:

1. Pengumuman lulus seleksi

2. Lampiran Pengumuman ttg Lulus CPNS Kab. OKI

3. 03. Rekap Hasil Integrasi SKD dan SKB (Ringkas)

4. Rekap Hasil Integrasi SKD dan SKB (Rincian)

5. Format Surat Lamaran (Ralat)

6. Anak Lampiran 3 Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 - DRH

7. Anak Lampiran 4 Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 - Surat Pernyataan

8. Anak Lampiran 4 Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 - Surat Pernyataan

 

TAMBAHAN PENJELASAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CPNS

  • Untuk Ijazah / STTB dan Transkrip Nilai yang dilampirkan dari SD sampai dengan jenjang Pendidikan terakhir pada saat melamar CPNS.
  • Untuk syarat Pas Photo diralat menjadi pas photo berwarna latar merah (bukan hitam putih) berukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
  • Untuk Surat Lamaran ada ralat dipoint 10 (format terlampir)

Ogan Komering Ilir berpeluang menjadi pusat perekonomian baru di sumatera, mengingat Wilayah ini berada pada perlintasan Tol Trans Sumatera Lampung-Kayuagung sepanjang 112 km dan Kayuagung-Palembang sepanjang 33 km.

Pembangunan infrastruktur tol Trans Sumatera akan berdampak besar pada peningkatan perekonomian wilayah yang dilalui tol tersebut ungkap Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumaji pada lawatannnya ke Kabupaten di Gedung

Kesenian Kayuagung, Sabtu, (22/12).

“Tol ini akan bisa memacu dan memicu percepatan potensi ekonomi. Ini harus bisa dimanfaatkan semuanya oleh pemerintah kabupaten yang dilalui,” Ujarnya

Budi Karya mengatakan pembangunan jalan tol Trans Sumatera tidak hanya menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, namun juga menautkan titik-titik perekonomian baru yang akan bermunculan setelahnya.
“Dengan adanya jalan tol Trans Sumatera ini diharapkan keadilan sosial dan pemerataan akan semakin nyata di seluruh wilayah karena distribusi barang dan jasa juga semakin lancar,” katanya.

Gubernur Sumsel, Herman Deru juga meyakini jalan tol Trans Sumatera akan membawa dampak positif bagi perekonomian Kabupaten OKI.

Selain bisa memangkas biaya logistik, jalan tol Trans Sumatera akan membuka lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah yang dilalui.

“Dengan adanya jalan tol, lokasi-lokasi dekat pintu keluar masuk jalan tol pun tentu akan berkembang cepat sebagai kawasan bisnis, baik industri perdagangan, serta pusat ekonomi rakyat, apalagi yang melalui kabupaten OKI ini

terpanjang” kata Deru.

Menangkap peluang dari jalan tol Trans Sumatera yang direncanakan beroperasi pada April 2019 mendatang, Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE akan mendorong lahirnya kewirausahaan sosial yang mengedepankan aspek alam
 
dan sosial guna menunjukkan kekayaan kerajinan, kuliner, kesenian maupun alamnya.
 
“Tol ini akan memberi multiplayer efek untuk masyarakat sekitar melalui rest-rest area potensi ekonomi masyarakat akan terbantu” ungkap Iskandar.
 
Iskandar mengusulkan tempat istirahat di beberapa titik jalur tol Sumatera yang melalui Kabupaten OKI dijadikan tempat jualan produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
 
“Kalau para pedagang diizinkan berjualan di ‘rest area’ jalan tol dengan harga sewa yang tidak terlalu mahal, diharapkan akan menaikkan omzet masing-masing,” katanya.
 
Melalui menteri perhubungan Iskandar juga meminta agar tol juga terkoneksi ke jalan penghubung Kabupaten OKI ke Kabupaten OKU Timur.
 
“Kepada pak menteri saya dititipi rakyat agar dibuatkan pintu tol di jalan provinsi perbatasan OKI-OKU Timur tepatnya di Kecamatan Mesuji. Ini akan sangat membantu masyarakat disana” Ungkapnya.
 
 
Sumber: http://kayuagungradio.com/dilintasi-tol-oki-berpeluang-jadi-pusat-ekonomi-baru/

Komitmen Bupati OKI terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke 70, Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) menyerahkan anugerah Peduli HAM kepada sejumlah kepala daerah di Indonesia termasuk Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. Iskandar, SE sebagai pembina kabupaten peduli Hak Asasi Manusia (HAM).

“Pemerintah daerah berupaya melaksanakan pemenuhan HAM baik melalui legislasi maupun program-program pembangunan daerah” Ungkap Asisten I Setda OKI, H. Antonius Leonardo, M. Si yang mewakili bupati OKI menerima penghargaan di Jakarta, Selasa (11/12/18).

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab OKI, Agus Fauzi, SH menjelaskan indikator diraihnya penghargaan Kabupaten Peduli HAM karena OKI dinilai sudah memenuhi 7 Hak masyarakat di OKI.

“Upaya kita dengan mengumpulkan data di masing-masing instansi terkait, karena selain tujuh kayegoru yang harus dipenuhi, juga harus melengkapi data pendukung laporan triwulanan tertulis dan fisik dan dilaporkan langsung ke staf presiden” ungkap Agus.

Tujuh hak masyarakat tersebut menurut Agus, pertama hak atas kesehatan berupa adanya peraturan daerah yang mengatur perlindungan kesehatan terhadap masyarakat, alokasi anggaran kesehatan, rasio tenaga kesehatan dan rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk serta minimnya angka kematian bayi, ibu hamil, dan kurang gizi.

Kedua, Hak atas pendidikan, berupa adanya peraturan daerah yang mengatur terjaminnya pendidikan, penganggaran APBD terhadap pendidikan, terpenuhinya rasio PAUD, SD, SMP yang terakreditasi minimal C berdasarkan rasio jumlah anak, minimnya anak putus sekolah, dan buta aksara.

Ketiga, terpenuhinya hak perempuan dan anak meliputi adanya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak, serta pencegahan pernikahan anak di bawah umur, minimnya kekerasan pada perempuan dan anak, tidak adanya pekerja di bawah umur.

Keempat terpenuhinya hak atas kependudukan meliputi adanya peraturan daerah yang mengatur masalah administrasi kependudukan/catatan sipil, persentase, kepemilikan kartu penduduk, akta nikah, akta kelahiran.

Kelima, terpenuhinya hak atas pekerjaan meliputi adanya peraturan yang melindungi terhadap tenaga kerja dan upah minimum, tersedinya balai latihan kerja, persentase penerimaan perkerja di pemerintah ataupun swasta adanya fasilitas untuk penyandang disabilitas, persentasi penanganan masalah perkerja, minimnya akan pengangguran dan banyaknya lapangan pekerjaan.

Kemudian, Keenam hak atas perumahan meliputi adanya peraturan yang mengatur tentang kawasan permukiman dan perumahan, terpenuhnya persentase, penanganan sampah, rumah memiliki akses air bersih dan air minum, listrik, bersanitasi, tersedianya program rumah/tinggal terpenuhinya Persentase penduduk tinggal dilayak huni, dan kawasan layak huni.

Dan ketujuh, hak atas lingkungan berkelanjutan berupa adanya peraturan daerah yang menjamin adanya rencana tata ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penerangan lampu jalan dan fasilitas umum, ruang terbuka hijau, penanaman pohon, program pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayah, dan menurunnya angka kriminalitas.

 

Sumber: http://kayuagungradio.com/bupati-oki-terima-penghargaan-anugerah-peduli-ham/

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan H Oktaf Riady SH dihadapan ratusan wartawan dan perwakilan perusahaan media Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), mengajak insan pers untuk lebih serius menjalankan profesi. Dirinya juga mengajak pemilik perusahaan media untuk lebih profesional menjaring wartawan dalam mengelola media.

Himbauan ini disampaikannya dalam acara dalam acara Publik Hearing Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar dan Mekanisme Kerjasama Publikasi Media Massa antara Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) OKI dengan wartawan dan pemilik media di Komplek perkantoran Pemkab OKI Kota Kayuagung, Kamis (13/12/2018) kemarin.

Salah satu upaya agar kita serius dalam mengelola media massa, agar kita berbenah melengkapi administrasi dan meningkatkan performa media yang kita kelola. Kami sangat apresiasi karena ini pertama di Sumsel," ujar Oktaf yang juga menganjurkan untuk ikut ujian kompetensi wartawan (UKW).

Kepala Diskominfo Dwi M Zulkarnain menjelaskan lebih rinci mengenai Rancangan Perbup ini terkait perubahan Nomenklatur tahun 2019 mendatang. Menurutnya dalam draf Perbup yang memuat 21 pasal mengatur mekanisme dan standar kerjasama publikasi.

"Salah satu perubahan dari nomenklatur yakni kerjasama media yang sebelumnya merupakan wewenang Bagian Humas, selanjutnya dialihkan ke Diskominfo," jelas Dwi pada hari ini pengajuan kerjasama harus disampaikan oleh pihak pimpinan media.

Dikatakan dia, tertib administrasi dalam pengelolaan kerjasama kemitraan publikasi ini hanya menambahkan sejumlah aturan baru.

"Pada prinsipnya secara keseluruhan masih menerapkan sistem yang telah ada di Subag Humas, jika ada penambahan, tidak lebih sebagai upaya tertib administrasi saja," terangnya.

Kasubag Humas Media dan Komunikasi Publik Adiyanto SPd mengungkapkan, sebelum Perbup disahkan, pihaknya memandang perlunya mendengar masukan dan saran dari awak media.

"Untuk permintaan pemaparan Perbup sengaja belum di undang. Kami menilai sebelum disahkan, terlebih dulu mendengar langsung saran dari awak media," ucap Adiyanto dihadapan 115 perwakilan pimpinan media yang hadir berdasarkan absen.

Diterangkan Adiyanto, tahapan kerjasama kemitraan publikasi yang tertuang dalam Perbup yakni, Pembukaan Penawaran, Verifikasi Administrasi dan Faktual, Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama, Negosiasi Harga, Media Order dan Pertangungjawaban.

“Verifikasi Administrasi berpedoman pada Undang-undang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers, lalu Verifikasi Faktual berupa penilaian terhadap Blanko Daftar Isian (Angket) untuk perusahaan media saat pengajuan penawaran kerjasama," terangnya.

Dilanjutkan Adiyanto, tahapan berikutnya Kategori media berdasarkan hasil verifikasi yang akan dibagi dalam sejumlah tingkatan (Tier) kelengkapan administrasi dan peforma media massa. "Pembagian tingakatan ini mengacu pada indikator tertentu, misalnya, media cetak dengan satuan oplah, lalu media online dengan jumlah pengunjung (Viewer) dan luasan jangkau siar untuk media elektronik," jelas Adiyanto.

Dari hasil ferivikasi menurut Adiyanto akan ada kategorisasi media berdasarkan tingkatan (tier) kelengkapan administrasi dan performa media massa seperi jumlah oplah untuk media cetak, jumlah pengunjung (viewers) media online, jangkauan siar (media elektronik).

Adi mengaku, dalam proses verifikasi yang dilakukan, pihaknya melibatkan tenaga ahli media untuk memberikan penilaian secara objektif . "Sehingga hasil akhir penilaian diharapkan akan berjalan adil dan objektif," ungkap Adiyanto.

Sedangkan tahun depan, peraturan baru yang akan diterapkan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemrintah (LKPP) nomor 17 tahun 2018.

"Kedua instrumen peraturan ini juga memuat keharusan dalam belanja pemerintah baik pengadaan langsung/tidak langsung terdaftar, baik perusahaan maupun swakelola untuk memiliki Akun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)," katanya.

Adi juga menambahkan adanya aturan baru terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu Pepres Nomor 16 Tahun 18 dan Peraturan yang mengharuskan setiap belanja pemerintah baik pengadaan langsung, tidak langsung maupun swakelola harus melalui “Perubahan terbaru juga dari Perpres tentang pengadaan barang dan jasa yang mengamanatkan belanja pemerintah secara transaksional dan online yang masuk dalam Belanja Publikasi diselenggarakan melalui LPSE," terangnya.

Masih kata Adiyanto, peraturan dan nomenklatur baru dalam Perbup tidak lebih sebagai kepastian dan kedudukan hukum dalam tertib administrasi kerjasama publikasi antara Pemerintah dan Perusahaan Pers.

"Tidak benar kalau ada anggapan dengan adanya Perbup ini, Pemkab OKI bermaksud membatasi kerjasama media, apalagi jika dikatakan hendak intervensi rekan-rekan wartawan," tegas Adiyanto.
 "Pihak penyedia lebih baiknya diberikan sosialisasi yang di fasilitasi oleh pihak terkait. Hal ini untuk menghindari perbedaan pandangan terhadap Perbup ini sendiri," jelasnya.

Disamping itu, dirinya juga menjelaskan, tidak satu pun pasal dalam Perbup yang mengatur intern kalangan Pers. Meskipun nantinya menjadi poin tersendiri dalam penilaian bobot perusahaan, tetapi persoalan kompetensi wartawan dikembalikan pada masing-masing perusahaan.

"Persoalan wartawan atau Pimrednya belum bersertifikasi tidak diatur dalam Perbup. Pemkab tidak sejauh itu untuk masuk ranah perusahaan pers. Namun tentunya akan menjadi bobot nilai perusahaan tersendiri," tandasnya.

Menghindari perbedaan pemahaman mengenai Perbup ini sendiri, Adiyanto menghimbau agar Diskominfo maupun layanan Pengadaan melakukan sosialisasi ke penyedia (Perusahaan Pers) "Pihak penyedia lebih baiknya diberikan sosialisasi yang di fasilitasi oleh pihak terkait. Hal ini untuk menghindari perbedaan pandangan terhadap Perbup ini sendiri," jelasnya.

Disamping itu, dirinya juga menjelaskan, tidak satu pun pasal dalam Perbup yang mengatur intern kalangan Pers. Meskipun nantinya menjadi poin tersendiri dalam penilaian bobot perusahaan, tetapi persoalan kompetensi wartawan dikembalikan pada masing-masing perusahaan.

"Persoalan wartawan atau Pimrednya belum bersertifikasi tidak diatur dalam Perbup. Pemkab tidak sejauh itu untuk masuk ranah perusahaan pers. Namun tentunya akan menjadi bobot nilai perusahaan tersendiri," tandasnya.

 

Sumber: http://palembang.tribunnews.com/2018/12/15/pertama-di-sumsel-raperbup-kerjasama-publik-akomodir-standarisasi-perusahaan-pers?page=3

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir meraih penghargaan Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi tahun 2018 dari Ombudsman RI.

Penganugerahan itu sebuah prestasi karena sebelumnya Kabupaten OKI masuk zona kuning pada 2017, dan kini masuk dalam zona hijau dengan nilai yang cukup tinggi 90,71, dari rentang  89 sampai 110.

Anggota Ombudsman RI, Dendi Ramadhona mengatakan Sejak Tahun 2013, Ombudsman menjalankan fungsi pencegahan Maladministrasi dengan melaksanakan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Hal ini dilakukan agar penyelenggara negara memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” Ungkapnya pada Acara Penganugerahan Pelayanan Publik 2018 di Aula TVRI Jakarta, Senin, (10/12).

Dendy mengatakan, survei kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 ini merupakan acuan utama bagi instansi penyedia layanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hasil penilaian tambahnya diklasifikasikan dengan menggunakan traffic light system (zona merah, zona kuning dan zona hijau).

Pada tahun ini sebanyak 97 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang masuk zona hijau pelayanan publik. Untuk Provinsi Sumsel, hanya kabupaten OKI yang memperoleh predikat kepatuhan tinggi dan masuk zona hijau.

Sekretaris Daerah OKI, H. Husin, S. Pd MM mengungkapkan Indikator yang membuat Pemkab OKI masuk zona hijau setelah 1 tahun sebelumnya selalu berada di zona merah karena telah memenuhi kriteria dasar standar pelayanan publik sesuai UU 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik antara lain maklumat pelayanan, ruang tunggu yang nyaman dan layak, fasilitas khusus bagi kaum difabel, adanya informasi pelayanan publik, adanya ruang menyusui, ruang pengaduan dan adanya petugas khusus pelayanan yang profesional, adanya indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan adanya Standar Operasional Prosedur yang dipatuhi.

“Alhamdulillah  OKI mendapat Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman RI dari segi pelayanan publik. Bapak bupati bersama jajaran terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan publik di OKI,” ungkap Husin usai menerima penghargaan.

 

Sumber: http://beritamusi.co.id/2018/12/10/oki-raih-predikat-kepatuhan-tinggi-dalam-pelayanan-publik/

Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengembangkan sistem peringatan dini kebakaran hutan kebun dan lahan berbasis multi tasking bernama Sistem Pemeringkatan Bahaya Kebakaran (SPBK) atau Fire Danger Rating System (FDRS).

Ir. Yudhi Antasena, M. Sc. Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumberdaya Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengungkapkan SPBK atau FDRS ini saat ini sudah diterapkan di Indonesia, namun masih bertumpu pada data cuaca, sehingga tidak seluruh parameternya menjadi sesuai dengan wilayah Indonesia.

“Sistem yang dibangun selama ini bersifat membaca cuaca dan kemungkinan-kemungkinannya. Di SPBK selain komponen cuaca, ada komponen lain yang sangat berkaitan dengan kebakaran, yaitu komponen Aktivitas Manusia dimana banyak kebakaran terjadi karena aktivitas manusia” Ungkap Yudhi di kantor Bupati OKI, Rabu, (5/12).

Komponen lain yang jadi parameter menurut Yudhi, yaitu bahan bakaran berupa sebaran dan ketebalan gambut. Juga distribusi air gambut dan sumber air untuk mengatasi kekeringan gambut.
Dan yang terakhir tambah Yudhi, parameter kerugian yang diderita dalam rupiah akibat kebakaran lahan gambut.

“Disini dihitung nilai kerugian sekaligus nilai potensi kerugian jika terjadi kebakaran pada penggunaan lahan tertentu” jelasnya.
Untuk mendapatkan berbagai data tersebut menurut Yudhi Aplikasi FDRS dikaji bersama dengan institusi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Data yang diperoleh menurut Yudhi akan ditampilkan secara realtime melalui aplikasi FDRS yang sedang dalam tahap pengembangan ke versi andoid
Kepala BPBD Kabupaten OKI, Listiadi Martin menambahkan pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan penting untuk mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan.

“Saya rasa ini sangat penting dari level kebijakan, ketika pemerintah bisa membuat kebijakan yang sangat responsif terhadap kebakaran hutan dan lahan,” kata Listiadi.
Sistem FDRS menurut Listiadi akan digunakan oleh pemkab OKI untuk membantu mengantisipasi dan mencegah kebakaran lahan dan hutan melengkapi sistem informasi peringatan dini yang sudah ada seperti SiPongi.

 

Sumber: http://kayuagungradio.com/pemkab-oki-dan-bppt-kembangkan-sistem-siaga-dini-karhutbunlah-melalui-sistem-android/

Program membangun Desa Mart adalah salah satu program yang getol digenjot Camat Kota Kayuagung, Dedy Kurniawan, SSPT. Program ini bakal menghubungkan berbagai produk unggulan desa-desa ke jaringan pasar besar baik nasional maupun internasional, ungkap Dedy Kurniawan saat pembukaan DesaMart cabang Tanjun Serang di Desa Tanjung Serang, Selasa (27/11/18).

Pembukaan Desa Mart ini dihadiri oleh Bupati OKI, H. Iskandar, SE, SKPD, Tripika Kayuagung, Basnas OKI, Lurah dan Kades SE Kecamatan Kayuagung, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan masyarakat desa Tanjung Serang.

Dedy Kurniawan juga mengucapakan terimakasih kepada Kades Tanjung Serang,  atas terlaksananya pendirian Desa mart, serta kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten OKI yang telah mensuport Desa Mart.

Sementara itu Bupati OKI, H.Iskandar, SE menyampaikan  sangat mengaspirasi dengan berdirinya Desa Mart ini yang sangat membantu masyarakat di pedesaan. Program Desa Mart ini mendorong desa mengalami lompatan ekonomi. Membangun jaringan desa mart adalah salahsatunya.

Iskandar, SE juga menyampaikan bahwa program program yang menyasar kesejehtaraan masyarakat akan lebih didorong lagi, sehingga desa desa menjadi mandiri. Dengan kemandirian program Mandiri dan Sejahtera akan berjalan.

Bupati Ogan Komering ilir, H. Iskandar, SE mengapresiasi program jaksa sahabat desa yang dicanangkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ilir, Sumsel.

“Semangat kita semua sama yaitu memajukan desa, untuk itu saya mengapresiasi program bapak kajari” Ungkap Iskandar pada acara Sosialisai TP4D di Kecamatan Tanjung Lubuk, OKI, Senin, (26/11).

Iskandar tandai untuk seluruh kepala desa di OKI agar mengelola dana desa secara transparan dan terbuka.

“Dana desa itu harus dikelola dengan transparan, terbuka. Kalau ada kepala desa yang tidak tau, lebih baik bertanya,” tuturnya.

Kepada para kepala desa, ia juga berpesan untuk berhati-hati menggunakan dana desa.

“Jadi berhati-hatilah menggunakan dana desa libatkan masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaannya,” tegasnya.

Program jaksa fikerja adalah kejaksaan negeri OKI Untuk mengawal dan mengamankan dana Dana Desa Dikabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) agar terlaksana dengan baik melalui penerangan hukum dan sosialisasi Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D), untuk seluruh kepala desa (kades) sekabupaten OKI.

Kegiatan ini dilakukan secara marathon mulai senin – jumat, (12-16) Nopember 2018, dengan dipusatkan di berbagai kecamatan di Kabupaten Ogan komering Ilir.

Kajari OKI Ari Bintang Prakoso Sejati mengatakan, tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada para kepala desa dalam mengelola dan menggunakan dana desa  sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita berharap seluruh pihak didesa untuk bersama-sama membangun, baik SDM maupun sumber daya lain yang dapat dilakukan untuk kemajuan desa,  terkait pendidikan, kesehatan, dan bumdes, dalam kegiatan ini kita juga melibatkan bpjs, bank bri, bank mandiri dan inspektorat kab oki.” katanya, Senin (26/11).

Ditambahkannya, melalui sosialisasi ini menjadi sarana informasi bagi para kepala desa bila ada kendala atau yang tidak dimengerti mengenai peraturan yang ada dapat ditanyakan ke tim TP4D.

“Agar para kades tidak ragu-ragu utk mencari dana desa (dd) dan alokasi dana desa (tambah), jika ditemukan dasar, kejaksaan siap untuk bersama-sama memberikan solusi bagi desa, dengan dini dini menghadirkan upaya preventif agar potensi-potenai desa dapat mengembangkan bagi seluruh masyarakat.

 

Sumber: http://kayuagungradio.com/bupati-oki-apresiasi-program-jaksa-sahabat-desa/

Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir bakal mewakili Provinsi Sumsel dalam nominasi 33 desa terbaik di Indonesia berdasarkan pengukuran dalam nilai Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2018.

Keputusan ini Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sudah memberitahukan secara tertulis sesuai nomor surat : 1143/Hm.07/XI/2018 tanggal 9 November 2018 tentang pemberitahuan 33 daerah yang berhak menerima penghargaan desa terbaik dari Kementerian Desa, PDT

“Alhamduillah dari 33 desa yang masuk kategori terbaik di Indonesia, Desa Tugu Mulyo ada diurutan ke delapan belas ,” kata H. Irfandi , Kepala Desa Tugu Mulyo

Menurutnya, transparansi dan musyawarah mufakat menjadi kunci dirinya mampu menoreh prestasi ditingkat nasional.

“Intinya dalam membangun desa kami utamakan keterbukaan dan melibatkan masyarakat apalagi dalam hal penggunaan dana desa harus transparan dan partisipatif” tungkasnya.

Penghargaan yang diraih, menurut H. Irfandi bukan hanya berkat kerja keras dari jajaran staf Desa Tugu Mulyo. Namun dari seluruh lapisan masyarakat dan dukungan pemerintah daerah.

“Yang dinilai sangat banyak, kami  tak menyangka. Jika Tugu Mulyo dapat penghargaan desa terbaik,” ujarnya.

Berdasarkan surat Kemen Desa PDT penghargaan akan diserahkan pada 29 November mendatang di Jakarta.

Desa Tugu Mulyo  merupakan salah satu desa berkembang di Ogan Komering Ilir, desa ini mampu melakukan pembangunan yang merata. Dana desa dari pemerintah pusat, dimanfaatkan dengan baik.

Kepala Dinas PMD Kabupaten OKI, Hj. Nursula, S. Sos mengungkapkan penghargaan kepada desa tugu mulyo jadi motivasi bagi desa lain di OKI untuk memanfaatkan dana desa dengan baik.

“Semoga desa lain bisa ikut mendapatkan prestasi. Karena sebuah prestasi yang diraih akan membangakan bagi desa itu sendiri” Ungkapnya.

Page 1 of 31