AKSI Baik, Strategi Nasional Pencengahan Anti Korupsi (ANPK)

AKSI Baik, Strategi Nasional Pencengahan Anti Korupsi (ANPK)

Kayuagung--, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat mengikuti Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) sebagai sarana komunikasi untuk pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang digelar secara virtual. Acara tersebut dibuka langsung oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo yang didampingi oleh Ketua KPK, Drs. Firli Bahuri, M.Si. (26/8).
.
Stranas PK memiliki tiga fokus sektor, yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum. Ketiga fokus tersebut diterjemahkan ke dalam 11 (sebelas) aksi dan 27 sub-aksi. 
.
Ipi Maryati Kuding, Plt Juru Bicara KPK menyampaikan, sasaran dari acara ANPK 2020 mencakup dua hal yaitu peneguhan kembali komitmen semua pemangku kepentingan dan penyampaian apresiasi kepada instansi pusat dan pemerintah daerah yang telah berhasil menjalankan beberapa dimensi dari Stranas PK. 
.
"Tujuan dari pelaksaan gelar wicara ANPK 2020 ialah untuk memperkuat pemahaman para peserta ANPK 2020 mengenai aspek-aspek pencegahan korupsi dalam Stranas PK, serta bagaimana cara melaksanakannya", jelasnya.

ANPK 2020 memiliki 6 tema gelar wicara yang akan digelar diantaranya Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Program Subsidi Pemerintah, Penerapan E-Katalog dan Market Place dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Keuangan Desa, Penerapan Manajemen Anti-Suap, Pemanfaatan Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan Berusaha, dan Reformasi Birokrasi.
.
Ketua KPK, Firli Bahuri dalam sambutanya menjelaskan bahwa KPK harus tetap memegang sentral pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai.
.
"Bapak Presiden pernah menyampaikan dalam suatu kesempatan, KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai", jelasnya.
.
Dalam mewujudkan kesejahteraan Indonesia, KPK berdasarkan kajian telah melaksanakan kegiatan sesuai arahan Presiden Jokowi. Ketua KPK menegaskan terdapat lima fokus area pemberantasan korupsi.

Dalam ini, lembaga antirasuah tidak akan segan melakukan penindakan dan tentu akan memprioritaskan aksi pencegahan. KPK akan melakukan pemberantasan korupsi terkait dengan bisnis, korupsi dengan penegakan hukum dan reformasi birokrasi, korupsi terkait politik, korupsi terkait pelayanan publik dan korupsi terkait SDA," ungkapnya.
.
Presiden RI, Joko Widodo dalam sambutannya melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat menyampaikan terdapat tiga agenda besar yang harus diwujudkan dalam aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Ketiga agenda tersebut ialah pembenahan regulasi nasional, reformasi birokasi, dan peningkatan kampanye literasi antikorupsi di tengah masyarakat.
.
"Regulasi yang tumpang tindih, tidak jelas, dan tidak memberikan kepastian hukum yang membuat prosedur berbelit-belit, yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi, ini yang harus kita rombak dan kita sederhanakan,” ungkapnya.
.
Agenda besar yang kedua ialah mengenai reformasi birokrasi. Presiden mengatakan, organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan divisi harus segera disederhanakan tanpa mengurangi pendapatan dan penghasilan dari para birokrat.

“Karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi, memecah anggaran dari unit-unit kecil yang sulit pengawasannya, dan anggaran akan habis digunakan untuk rutinitas saja,” imbuh Presiden.
.
Disamping itu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa kampanye terhadap literasi antikorupsi yang menjadi agenda besar ketiga, harus bersama-sama digalakkan. Dengan begitu masyarakat mengerti apa itu korupsi, gartifikasi, hingga kepatutan dan kepantasan yang kemudian menjadi budaya keseharian.
.
“Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu kepada keluarga, tetangga, dan kepada Allah Swt”, ucapnya.
.
Pada akhirnya, Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) menjadi penghubung strategis untuk semua pihak dapat menyamakan visi dan menyelaraskan langkah untuk melaksanakan tiga agenda besar dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dengan begitu, kita optimis dapat membangun